Artikel

PLN Beli Listrik PLTSa Sebesar 100 MW

JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam proses bisnis kelistrikannya, PT PLN (Persero) menandatandatangani MoU perjanjian jual beli tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan tujuh Pemerintah Daerah dan Kota dengan total pembelian PLTS mencapai 100 MW.PLTS

Percepatan pemanfaatan listrik berbasis ebt ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden no 18. Penandatangan dilakukan Direktur Utama PLN Sofyan Basir dengan perwakilan dari 7 kota yakni, DKI Jakarta (4×10 MW), Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Makassar masing-masing 10 MW.Sofyan Basir menjelaskan, dalam perjanjian yang telah ditandatangani, PLN membeli tenaga listrik dari PLTSa seharga USD 18,77 sen atau setara 2.496 rupiah per kwh nya untuk Tegangan Tinggi dan Menengah, sementara untuk Tegangan Rendah PLN membeli seharga 22,43 sen.

Semua menggunakan skema BOOT atau Buy, Own, Operate, and Transfer, sementara pengembangan PLTSa menggunakan thermal process atau pemanfaatan panas melalui thermochemical. Kontrak pembelian ini berlangsung selama 20 tahun, ujar Sofyan.Melalui pembelian listrik PLTSa ini, PLN akan membantu dalam persoalan sampah ini yang menjadi masalah utama di kota-kota besar di Indonesia.aBapak-bapak silahkan bergerak secepatnya, melalui pembelian ini kami (PLN) berkomitmen untuk membantu permasalahan sampah agar dapat dimanfaatkan khususnya di 7 Kota percepatan. Kami selalu terbuka untuk bekerja sama, terlebih lagi ini semua untuk masyarakat dan lingkungan.

Baca juga : Presiden RI Mengunjungi PLTS Daruba

Imbuh Sofyan.Walikota Surakarta F.X Hadi Rudiyatmo mewakili ketujuh kota untuk memberikan sambutan, aBangga dan haru menyelimuti perasaan kami saat ini, kami akan mempertanggungjawab kan kewajiban ini dengan sepenuh hati, karena ini semua demi kepentingan rakyat. Ini benar-benar luar biasa, terimakasih yang sangat banyak kami ucapkan terhadap PLN, ujar Rudi.Sesuai dengan Peraturan Presiden no 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 13 Februari 2016, dirasa perlu untuk dilakukan percepatan pembangunan PLTSa dengan memanfaatkan sampah menjadi sumber energi listrik, sekaligus juga meningkatkan kualitas lingkungan khususnya di 7 kota percepatan. Disamping itu, melalui penandatanganan ini PLN juga menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 44 Tahun 2015 untuk membeli tenaga listrik dari PLTSa dengan tarif flat selama 20 tahun. (SF)

Sumber : http://www.esdm.go.id

Gandeng Perusahaan Inggris, PLN Garap Listrik Tenaga Surya Indonesia Timur

Michael Agustinus – detikfinance
Jumat, 22/04/2016 19:00 WIB

6a8447cc-984b-4bca-8496-ce86f6300ebd_169Jakarta -Pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan di Indonesia Timur menjadi salah satu prioritas utama PLN dalam upaya peningkatan rasio elektrifikasi serta penurunan emisi CO2 bagi lingkungan hidup.

Dalam lawatan Presiden Jokowi ke Eropa kali ini, PLN telah menandatangani Framework Agreement dengan Savills (UK) Limited dan NV VOGT Singapore Pte.Ltd. Kerja sama ini ditandatangani oleh Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati, pada Rabu (20/4) di London, UK.

Ruang lingkup kerjasama adalah pengembangan Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) di beberapa wilayah Indonesia bagian timur, dengan total kapasitas 150 MWp.

Pembangunan PLTS ini akan mengoptimalkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) baik peralatan, perakitan, maupun jasa operasi dan pemeliharaan.

“Konsentrasi kami yakni untuk melakukan peningkatan rasio elektrifikasi di Indonesia bagian timur, dengan mengedepankan pemanfaatan dari energi baru terbarukan, tidak hanya itu kami juga mendorong untuk penggunaan TKDN di segala lini,” ujar Nicke Widyawati dalam keterangan tertulisnya kepada media, Jumat (22/4/2016).

Acara penandatangan kerja sama ini merupakan salah satu rangkaian dari lawatan Presiden RI ke Inggris dimana dalam acara tersebut Juga dilakukan penandatanganan kerja sama Perusahaan Indonesia dan Inggris senilai US$19 miliar atau sekitar Rp 247 triliun (kurs Rp 13.000 per dolar AS).

Sebelumnya, dalam rangkaian kunjungan Presiden Ke Eropa, PLN juga telah melakukan penandatanganan dua Nota Kesepahaman (MoU) dengan Siemens untuk pengembangan pembangkit listrik Small Mobile Power Plant dengan total kapasitas sekitar 500 MegaWatt (MW) yang akan dibangun tersebar di Indonesia Timur pada Senin (18/4/2016).

Dalam kerja sama tersebut disetujui penggunaan 75% komponen Small Mobile Power Plant akan diproduksi dalam negeri di manufaktur lokal, dengan nilai minimal 45% dari total investasi.

Selain itu program strategis dalam MoU PLN – Siemens tersebut adalah National Capacity Building, yang mencakup pengembangan manufaktur lokal, pengembangan kemampuan O&M, serta pengembangan SDM.
(hns/hns)

Sumberwww.detik.com

Presiden RI Mengunjungi PLTS Daruba

Untitled-1RZ – ESDM

Rabu, 06/04/2016 11:10 WIB

MOROTAI – Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri ESDM Sudirman Said, hari Rabu, (6/4) meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Daruba di Desa Juanga, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Dari hasil peninjauan, diketahui bahwa sistem otomatis PLTS Daruba yang berkapasitas 600 KW mengalami mengalami kendala, sehingga harus dioperasikan secara manual. Selain itu, jumlah petugas yang menangani PLTS Daruba juga terbatas.

Presiden mengingatkan perlunya menambah sumber daya manusia (SDM) agar PLTS Daruba dapat beroperasi dengan baik. “Sebesar ini yang menangani hanya satu orang. Peralatan sebesar dan sebanyak itu, hanya satu orang (yang menangani)”, ujar Presiden.

Sementara itu, Menteri ESDM, Sudirman Said menjelaskan bahwa pulau-pulau terluar seperti Morotai dan banyak pulau lainnya harus dibuat standar yang berbeda dari pulau-pulau besar. “Kemarin Bapak Presiden mengingatkan supaya aspek pemeliharaan diperhatikan. Saya kira daerah-daerah yang agak remote, seperti morotai dan banyak lagi lainnya, harus dibuat standar yang berbeda dari pulau besar. Harus ada mitra yang bisa diajak diskusi, tidak bisa dengan standar umum. Ditambah orangnya”, jelas Sudirman.

Walaupun jumlah masyarakat yang dilayani tidak besar, ungkap Sudirman, namun saat terjadi permasalahan, letak yang jauh akan menjadi kendala tersendiri sehingga tidak bisa langsung ditangani. “Karena jarak, ketika ada informasi mengenai kebutuhan pemeliharaan pasti tidak bisa langsung direspon. Aspek persediaan suku cadang dan regular checking menjadi aspek yang penting. Bisa dipahami mengapa Presiden menekankan pentingnya aspek pemeliharaan, terutama daerah terpencil seperti (morotai) ini”, lanjut Sudirman.

Terkait jumlah SDM dan teknisi yang minim di daerah terluar seperti Morotai, Sudirman menjelaskan bahwa ke depan pembangkit seperti di Daruba ini akan banyak dibangun, sehingga perlu menggandeng perguruan tinggi untuk membantu menyelesaikan kendala yang ada. “PLN pasti punya sistem, punya outsource, penyedia jasa. Tapi betul, menjadi program kita untuk melatih dan memperbanyak SDM yang memahami pemeliharaan. Ini akan masif, dibangun dimana-mana. Sudah waktunya kita bicara dengan kampus setempat untuk mendidik teknisi-teknisi supaya tenaga pemeliharaan makin banyak”, tutup Sudirman.

Sumber: www.esdm.go.id

Program 35.000 MW, Pemerintah akan Bangun 8.800 MW Dari EBT

SF – ESDM

Selasa, 05/04/2016 23:43 WIB

phpThumb_generated_thumbnail (1)MOROTAI – Sudah merupakan komitmen pemerintah untuk menghindari pemakaian bahan bakar minyak (BBM) sebagai bahan bakar pembangkit. Program 35.000 MW yang saat ini sedang bergulir ditargetkan sebesar 8.800 MW dihasilkan dari energi baru terbarukan.

“Pemerintah telah berkomitmen dan sedang merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35 ribu Megawatt (MW). 25% dari target tersebut, atau sekitar 8.800 MW, diupayakan dari energi terbarukan,” ujar Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said dalam laporannya di acara Peresmian Proyek Infrastruktur Energi Baru Terbarukan di Wilayah Timur Indonesia, Selasa (5/4).

8.800 MW pembangkit listrik energi terbarukan tersebut akan berasal dari energi surya sebasar 4.000MW, energi bio, termasuk energi sampah, sebesar 1.000MW, energi panas bumi sebesar 1.500MW, energi air sebesar 1.800 MW, dan energi angin sebesar 500MW, lanjut Sudirman.

Sudirman menjelaskan, pemanfaatan ebt untuk melengkapi secara signifikan program 35.000MW akan dilakukan melalui tiga pendekatan khusus yakni, mempercepat diversifikasi energi menuju pencapaian target bauran energi 23% dari energi baru terbarukan pada 2025, melakukan konversi dari pembangkit listrik tenaga diesel menjadi energi terbarukan, dan yang terakhir, membangun tambahan terhadap pembangkit listrik yang sudah ada termasuk mempercepat pembangun kelistrikan dipulau-pulau, daerah terluar dan terisolasi.

Penyediaan listrik di pedesaan menjadi tantangan karena letak geografis beberapa desa tertinggal yang jauh dan terpencil. Salah satu cara untuk menghadirkan listrik bagi desa-desa tersebut adalah dengan memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan lokal, seperti energi surya, air, angin, biomassa, ataupun arus laut. Dengan memanfaatkan energi setempat, pembangunan pembangkit dan transmisi listrik dapat dibangun secara lokal (off-grid), berbasis desa atau pulau, sehingga mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri dalam menyiapkan energi bagi desanya.

Sumber: www.esdm.go.id

Dalam Lima Tahun Pertamina Akan Siapkan PLTS 1000 MW

phpThumb_generated_thumbnailSF – ESDM

Minggu, 06/03/2016 12:59 WIB

BANDUNG –  Dalam rangka mendukung Program Indonesia Terang yang digagas Pemerintah, PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk membantu menerangi wilayah-wilayah Indonesia yang masih rendah rasio elektrifikasinya dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 1.000 mega watt (MW). Komitmen Pertamina tersebut diutarakan Menteri ESDM, Sudirman Said dalam konferensi pers usai Pertemuan Pemimpin EBTKE, di Bandung, Sabtu (5/3).

“Komitmen Pertamina ini akan sangat membantu untuk memperkuat usaha-usaha untuk membangun energi baru terbarukan di wilayah-wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang masih banyak belum terlistriki dan terisolir,” ujar Sudirman.

Dalam waktu dekat, Pertamina juga akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT PLN (Persero) untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 50 MW di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Kerja sama ini suatu terobosan besar karena 50 MW adalah cukup besar sekali dan saya kira lahannya sudah disiapkan. Pertamina siap investasi dan PLN membeli. Apabila nanti ada gap kita akan turun tangan meyakinkan program ini berjalan,” lanjut Sudirman.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Sucipto membenarkan bahwa Pertamina akan membangun PLTS sebesar 50 MW di Mandalika. “Pertamina telah sepakat mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 50 MW di Mandalika, Lombok Nusa Tenggara,” ujar Dwi.

Dwi menambahkan, saat ini Pertamina diidentikan dengan perusahaan yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi dan untuk jangka panjang tidak akan bisa dipertahankan. Masa depan energi bukanlah minyak dan gas bumi melainkan energi baru terbarukan, karena itu Pertamina akan serius mengembangkan energi baru terbarukan.

“Pertamina siap untuk mengembangkan program 1.000 MW berbasis energi baru terbarukan dalam lima tahun kedepan dan ini diperkirakan total kps-nya sekitar USD 2 milyar,” tambah Dwi.

Selain itu, Pertamina juga akan bekerjasama dengan PT EMI untuk melakukan audit energi dan hasil audit energi ini akan menjadi baseline program konservasi Pertamina kedepan dalam mengelola energi lebih efisien.

Sumber: www.esdm.go.id

 

Kementerian ESDM Akan Segera Manfaatkan Panel Surya

095423800_1456912771-20160302-Panel-Surya-ESDM-Jakarta--Gempur-M-Surya-01

Gempur M Surya – Liputan6

Rabu, 2/3/2016

Jakarta, Seorang petugas memeriksa panel surya di kantor Kementrian ESDM. Dalam APBN 2016, Kementerian ESDM mengalokasikan dana sebesar Rp 1,4 triliun untuk pengembangan aneka energi terbarukan. Manfaat pengunaan panel surya untuk industri dapat menghemat energi serta biaya ketika puncak beban listrik tinggi di siang hari. Penggunaan panel surya bisa menurunkan emisi dari yang sebelumnya mengonsumsi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel atau berbasis batubara . Kementerian ESDM akan memasang panel surya di atap Istana Negara, kantor-kantor pemerintahan, bandara, hingga Lembaga Pemasyarakatan (LP) .

Sumber: www.liputan6.com

  • 1
  • 2